Pajak, Korupsi dan Dampak Rendahnya Tax Ratio

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia bersumber dari berbagai sumber pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk mendanai kebutuhan dan program-program negara. Beberapa sumber tersebut adalah Pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB), PNBP, Hibah dan Bantuan, Pendapatan dari ekspor sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lain, Pinjaman dan Utang, serta pendapatan dari berbagai sumber lainnya, termasuk dividen dan bunga atas investasi pemerintah, hasil pengelolaan investasi, dan lain-lain.

Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor eksternal. Kontribusi pajak biasanya diukur sebagai persentase dari total pendapatan APBN. Sebagai ilustrasi, pada tahun-tahun sebelumnya di Indonesia, kontribusi pajak terhadap APBN umumnya mencakup sekitar 70-80% dari total pendapatan APBN.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara tentu sangat penting dan krusial dalam menopang kemampuan negara menyelenggarakan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya adalah kemampuan negara dalam menerapkan Universal Basic Income (UBI) atau Jamesta (Jaminan Pendapatan Dasar Semesta). Dengan ruang fiskal yang sempit, maka implementasi UBI juga menjadi cukup sulit. Jika ditelusur lebih dalam, rendahnya penerimaan pajak ini ternyata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak dan banyaknya indikasi korupsi!

Rendahnya Tax Ratio Indonesia

Tax ratio mengacu pada perbandingan atau rasio antara pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah (baik secara keseluruhan atau dari jenis pajak tertentu) dengan suatu parameter ekonomi lainnya, seperti PDB (Produk Domestik Bruto) atau pendapatan nasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak menyumbang terhadap perekonomian suatu negara. Secara matematis, tax ratio dapat dihitung dengan rumus “Total Pajak yang Diterima” dibagi dengan “Parameter Ekonomi” (misal PDB) kali 100%. Pengukuran tax ratio penting karena membantu pemerintah dan analis ekonomi memahami kontribusi pajak terhadap ekonomi suatu negara dan mengukur tingkat ketergantungan fiskal terhadap aktivitas ekonomi.

Tax ratio yang rendah di Indonesia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, budaya perpajakan, tingkat kepatuhan pajak, tata kelola perpajakan, dan regulasi perpajakan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa tax ratio di Indonesia bisa tergolong rendah:

1. Sektor Informal yang sangat besar: Sebagian besar ekonomi Indonesia adalah sektor informal atau tidak terdaftar resmi. Banyak usaha kecil dan pedagang tradisional yang tidak terdaftar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan, sehingga kontribusi mereka terhadap pajak menjadi terbatas.
2. Kepatuhan Pajak yang Rendah: Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan termasuk kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak, birokrasi yang rumit, dan efektivitas penegakan hukum yang rendah.
3. Struktur Perekonomian: Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa yang lebih sulit untuk dipantau dan dikenai pajak dengan efektif dapat mempengaruhi rendahnya tax ratio.
4. Pemberlakuan Pajak yang Rendah: Tarif pajak yang rendah atau insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong investasi atau pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi tax ratio karena penerimaan pajak menjadi terbatas.
5. Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan: Praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga-lembaga pajak dapat mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya, sehingga tax ratio menjadi rendah.
6. Ketidakseimbangan Pajak: Terdapat ketidakseimbangan antara jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, misalnya terlalu bergantung pada pajak konsumsi (seperti PPN) daripada pajak penghasilan. Hal ini dapat mempengaruhi tax ratio karena pajak konsumsi cenderung memiliki elasticitas lebih rendah dibandingkan pajak penghasilan.
7. Tata Kelola Perpajakan yang Buruk: Tata kelola perpajakan yang lemah, termasuk kurangnya transparansi, pengawasan yang tidak memadai, dan kurangnya kapasitas administratif, dapat menghambat pengumpulan dan penegakan pajak secara efektif.

Perbaikan tax ratio memerlukan upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki struktur ekonomi, menanggulangi korupsi, dan memperkuat tata kelola perpajakan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan meningkatkan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional.

Dampak rendahnya Tax Ratio

Tax ratio yang rendah dapat memiliki berbagai dampak negatif pada perekonomian suatu negara. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat tax ratio yang rendah antara lain:

1. Keterbatasan Pendapatan Fiskal: Dampak paling langsung dari tax ratio yang rendah adalah keterbatasan pendapatan fiskal bagi pemerintah. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program publik yang penting, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
2. Ketergantungan pada Sumber Pembiayaan Lain: Dengan tax ratio yang rendah, pemerintah cenderung mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti utang luar negeri. Ketergantungan pada utang dapat meningkatkan beban hutang negara dan mempengaruhi stabilitas fiskal jangka panjang.
3. Ketidakseimbangan Fiskal: Rasio pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
4. Pelayanan Publik yang Tertekan: Keterbatasan pendapatan fiskal akibat tax ratio yang rendah dapat mengakibatkan pelayanan publik yang terbatas atau menurun kualitasnya. Pemerintah mungkin harus membatasi investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
5. Peningkatan Beban Pajak di Masa Depan: Untuk mengatasi keterbatasan pendapatan fiskal, pemerintah mungkin terpaksa meningkatkan tarif pajak di masa mendatang. Peningkatan tajam dalam tarif pajak dapat memberikan beban ekonomi tambahan bagi wajib pajak dan mengurangi daya saing ekonomi.
6. Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi: Pelayanan publik yang terbatas dan kurangnya investasi di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi di masyarakat.
7. Kurangnya Dana untuk Pengembangan Ekonomi: Tax ratio yang rendah dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja.

Penting untuk meningkatkan tax ratio dengan memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi korupsi, dan merancang kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan adil. Peningkatan tax ratio yang berkelanjutan dapat membantu memastikan perekonomian yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan korupsi di sektor perpajakan.

Modus Korupsi Perpajakan

Korupsi dalam perpajakan di Indonesia bisa terjadi dalam berbagai bentuk atau modus. Berikut adalah beberapa modus korupsi yang terkait dengan perpajakan di Indonesia:

1. Pungutan liar atau suap: Pegawai pajak atau pihak yang berwenang menerima uang atau hadiah dari wajib pajak untuk mengurangi atau menghapuskan pajak yang seharusnya dibayar.
2. Mark-up dan penyalahgunaan tarif: Pegawai pajak yang memanipulasi tarif pajak atau nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau korporasi tertentu.
3. Penghindaran pajak dan evasi: Wajib pajak atau perusahaan menggunakan cara-cara tidak sah untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, seperti melakukan transfer pricing yang tidak wajar atau menyembunyikan pendapatan.
4. Pemalsuan dokumen: Pemalsuan dokumen resmi, seperti faktur atau laporan keuangan, untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
5. Manipulasi data keuangan: Pihak-pihak terlibat di dalam atau di luar lembaga pajak yang memanipulasi data keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.
6. Inspeksi palsu atau rekayasa pemeriksaan: Beberapa pegawai pajak dapat melakukan pemeriksaan palsu atau manipulasi data selama pemeriksaan pajak untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
7. Kolusi antara pegawai pajak dan wajib pajak: Pegawai pajak yang bekerja sama dengan wajib pajak untuk melakukan kecurangan perpajakan, termasuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
8. Penyalahgunaan kewenangan: Pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak tertentu dengan imbalan pribadi atau keuntungan korporasi.

Beberapa kasus korupsi atau skandal perpajakan yang pernah mencuat (fenomena gunung es) di Indonesia antara lain:

1. Kasus Suap Pajak Gayus Tambunan (2010). Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, terlibat dalam skandal suap dan korupsi terkait penanganan kasus pajak di Indonesia. Ia menerima suap dari berbagai perusahaan untuk memanipulasi penanganan kasus perpajakan.
2. Kasus Suap Pajak dan Penggelapan Pajak Artalyta Suryani (2015). Mantan anggota DPR, Artalyta Suryani, diduga terlibat dalam kasus suap dan penggelapan pajak yang melibatkan penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya.
3. Kasus Penerimaan Suap Pajak KPK (2018). Kasus ini melibatkan beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituduh menerima suap untuk mempengaruhi penanganan kasus korupsi terkait dengan pajak.
4. Kasus Suap Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (2019). Beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak diduga terlibat dalam kasus suap untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakan mereka dengan biaya suap tertentu.
5. Kasus Rafael Alun Trisambodo (2023) yang didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kasus-kasus tersebut adalah sebagian kecil dari berbagai kasus korupsi dan kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kasus-kasus korupsi serta melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.