Tanpa Kebijakan Jaminan Penghasilan Dasar dan Jaminan Kesehatan Universal, Negara akan sulit untuk pulih dari krisis akibat Pandemi COVID-19.
Bagi banyak orang, pilihan antara menghabiskan uang untuk biaya pengobatan dengan pilihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah pilihan antara hidup atau mati. Itulah sebabnya sulit sekali membendung atau menahan orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Tidak semua orang atau rumah tangga mampu bertahan hidup jika mereka berdiam di rumah dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Termasuk mereka yang memiliki usaha kecil maupun menengah, mereka perlu ruang gerak agar usahanya tetap berjalan.
Memahami kondisi seperti ini, Pembuat kebijakan harus pandai-pandai membuat kebijakan yang menyentuh masalah mendasar di atas. World Economic Forum (WE Forum) menyarankan bahwa setiap negara di dunia yang dilanda pandemi memerlukan dua kebijakan utama: Jaminan Penghasilan Dasar Universal dan Jaminan Kesehatan Universal.
Hanya dengan begitu kita dapat pulih dari pandemi dan membangun kembali komunitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Beberapa negara telah menerapkan program yang berhasil untuk mengurangi dampak finansial dari pandemi COVID-19. Laporan UNDP baru-baru ini menegaskan bahwa kebijakan pendapatan dasar sementara dapat membantu melindungi keluarga miskin yang kekurangan bantuan sosial dan asuransi dari efek terburuk krisis.
Pemerintah Kolombia, misalnya, memperkenalkan skema ‘Solidarity Income’ (The Ingreso Solidario) untuk memberikan sumber daya kepada tambahan 3 juta rumah tangga yang rentan. Sementara itu, pemerintah Togo memberikan lebih dari $ 19,5 juta dalam bentuk transfer tunai digital bulanan kepada lebih dari 12% populasinya, sebagian besar kepada perempuan yang bekerja di sektor informal.
Namun demikian, bantuan keuangan sementara saja tidak cukup tanpa disertai dengan layanan kesehatan yang terjangkau. Jenis program ini pasti akan gagal untuk merangsang ekonomi. Perempuan, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya akan tetap menghadapi beban keuangan yang sangat besar karena biaya kesehatan yang tinggi akan otomatis mengurangi manfaat bantuan tunai. Bahkan sebelum pandemi, 100 juta orang jatuh miskin setiap tahun karena biaya perawatan kesehatan. COVID-19 makin memperburuk krisis ini, dengan dampak yang tidak proporsional pada perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menggarisbawahi kenyataan ini dan mendorong negara-negara untuk segera meningkatkan investasi dalam cakupan kesehatan universal untuk membantu mengakhiri krisis dan membangun kembali masyarakat yang lebih kuat.
Saat ini dunia internasional telah sepakat untuk bekerja menuju penerapan Jaminan Kesehatan Universal pada tahun 2030. Mau tidak mau kita harus mempercepat proses ini. Studi menunjukkan bahwa mencapai Jaminan Kesehatan Universal memang program yang ambisius, tapi realistis untuk dapat dicapai, bahkan untuk negara-negara termiskin di dunia.
Akses yang adil pada perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah pondasi dari sistem kesehatan yang tangguh yang dapat merespons keadaan darurat di masa mendatang. Di sisi lain, Jaminan pendapatan dasar dapat mengurangi beberapa efek terburuk COVID-19.
Keduanya memerlukan kemauan politik dan investasi yang serius. Negara-negara harus menerapkan kombinasi langkah-langkah cerdas yang akan mempercepat pemulihan ekonomi sembari meletakkan dasar bagi pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Hanya dengan begitu kita dapat melindungi yang paling rentan selama pandemi ini dan mencegah krisis kesehatan dan ekonomi di masa depan.