Jakarta, KOMPAS (29 Maret 2019, 05:25 WIB)
Oleh: Ingki Rinaldi
Penghasilan dasar universal atau universal basic income dinilai sebagian kalangan sebagai kebutuhan bagi sebagian kelompok masyarakat menyusul pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih teknologi. Pada sisi lain, penghasilan dasar universal dinilai sebagai simplifikasi solusi terkait dengan persoalan hilangnya mata pencaharian karena yang dibutuhkan adalah aset dasar atau universal basic assets.
Demikian terangkum dari diskusi bertajuk ”A Jobless Future: Why We Need A Universal Basic Income?. Diskusi pada Kamis (18/3/2019) itu diselenggarakan di Jakarta dengan menghadirkan empat pembicara.
Mereka adalah Vice Chair Basic Income Earth Network (BIEN) Coordinator India Network for Basic Income Dr. Sarath Davala, Coordinator Indonesia Basic Income Guarantee Network (IndoBIG) Yanu Endar Prasetyo, data scientist di Kemitraan (The Partnership For Governance Reform) Irendra Radjawali, dan pendiri serta Ketua Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko.
Dalam diskusi tersebut, Yanu yang tengah berada di Amerika Serikat hadir lewat fasilitas telekonferensi. Ia mengatakan bahwa penghasilan dasar universal bukan tentang ideologi kanan atau kiri, melainkan tentang maju ke depan.
Yanu juga menggarisbawahi bahwa latar belakang kebijakan tersebut adalah jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan kemampuan kognitif, manual, rutin, dan nonrutin yang semuanya bakal dan telah digantikan komputer. Teknologi berkembang secara eksponensial dan manusia semakin tidak memiliki tempat di pasar kerja.
Sementara menurut Sarath, penghasilan dasar universal bukanlah utopia, melainkan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal ini menyusul krisis kesejahteraan yang tengah terjadi saat ini. Sebagian di antaranya karena model jaminan kesejahteraan saat ini tidak dirancang untuk kehidupan peradaban abad ke-21 dan relatif tidak berubah sejak sekitar 70 tahun silam.
Salah satu kelompok paling rentan dengan perubahan lanskap pekerjaan itu, kata Irendra, adalah prekariat. Ini merupakan kelompok di bawah kelas pekerja konvensional karena status pekerja kontrak tanpa kepastian kerja dan tidak beroleh hak-hak normatif sebagai pekerja.
Menurut Irendra, penghasilan dasar universal dapat dijadikan instrumen gerakan ganda. Pertama, sebagai alat solusi untuk bertahan dan selain itu untuk bisa meluncurkan narasi atau model tandingan.
Adapun, menurut Budiman, penghasilan bukanlah satu-satunya faktor yang menciptakan kesejahteraan. Penghasilan hanyalah salah satu bagian di antaranya. Karena itulah, yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan di atas adalah aset-aset dasar universal, alih-alih penghasilan dasar universal. Di Indonesia, imbuh Budiman, hal itu sudah dijalankan di sejumlah wilayah desa sejak sekitar empat tahun terakhir.
===
Tautan asli dari KOMPAS dapat dibaca disini: https://kompas.id/baca/gaya-hidup/2019/03/29/penghasilan-dasar-universal-dibutuhkan/
