Jepang Perbaharui Skema Bantuan Tunai Darurat Kesehatan Menjadi Lebih Universal

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, resmi memperluas keadaan darurat virus corona di luar Tokyo, Osaka dan lima prefektur lainnya menjadi ke seluruh negara (16/04/20). Perluasan kondisi darurat ini sebagai lanjutan untuk mencegah penyebaran virus corona yang berpotensi melumpuhkan sistem perawatan kesehatan di negeri Samurai ini.

Darurat kesehatan ini kini mencakup 47 prefektur di negara berpenduduk sekitar 126 juta orang jiwa itu. Abe mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan tunai 100.000 yen ($ 930) kepada semua warga negaranya sebagai kompensasi kebijakan darurat kesehatan tersebut.

Kekhawatiran Dari Bawah

Penyebaran virus yang tak terkendali tentu akan melemahkan perekonomian Jepang. Negara ini sendiri sebenarnya sudah di ambang resesi menyusul kenaikan pajak konsumsi tahun lalu. Beberapa gubernur pun akhirnya meminta pemerintah pusat untuk memasukkan prefektur mereka sebagai wilayah darurat di tengah kekhawatiran akan infeksi virus corona yang terus meningkat.

Abe mengingatkan bahwa untuk mengakhiri situasi darurat pada 6 Mei mendatang, sangat penting bagi setiap orang Jepang untuk mengurangi kontak dengan orang lain, setidaknya 70 hingga 80 persen.

Banyak orang Jepang pergi ke kota asal mereka dan melakukan perjalanan selama liburan Golden Week yang biasanya berlangsung dari akhir April hingga awal Mei. Sebuah situasi yang mirip dengan dilema pengendalian mudik di tanah air.

Warga yang bergerak bebas melintasi prefektur ini dikhawatirkan akan menyebarkan infeksi virus corona lebih luar lagi. Kini, sekitar 9,787 kasus dilaporkan di Jepang, termasuk sekitar 700 kasus dari Diamond Princess, sebuah kapal pesiar yang dikarantina pada Februari lalu di dekat Tokyo.

PM. Abe meminta partai-partai yang berkuasa untuk menyetujui proposal bantuan 100.000 yen ini kepada semua warga yang terkena dampak deklarasi darurat ini. Kompensasi ini diberikan karena mereka akan diminta pemerintah untuk menahan diri dari liburan dan kegiatan luar lainnya.

Pengumuman itu datang seminggu setelah Abe mendapat kritik bertubu-tubi karena dianggap lamban merespon kondisi darurat corona. Menteri revitalisasi ekonomi Jepang, Yasutoshi Nishimura, pun mengatakan bahwa darurat kesehatan untuk seluruh negeri ini adalah masalah mendesak. Mengingat jumlah kasus kumulatif telah mencapai 100 di Hokkaido, Ibaraki, Ishikawa, Gifu, Aichi dan Kyoto.

Setelah deklarasi darurat kesehatan ini, maka masing-masing gubernur prefektur memperoleh wewenang untuk mengambil alih tanah dan bangunan pribadi untuk menambah fasilitas perawatan medis. Mereka juga dapat meminta pasokan medis dan makanan dari perusahaan dan menghukum mereka yang menimbun atau tidak mematuhi permintaan tersebut.

Permintaan tinggal di rumah ini pun lantas memicu seruan untuk penyediaan kompensasi negara atas hilangnya pendapatan, atau yang selama ini dikenal sebagai Jaminan Penghasilan Dasar (Basic Income).

Pemerintah sebenarnya telah menyusun paket stimulus ekonomi senilai 108 triliun yen yang mencakup skema untuk memberikan 300.000 Yen kepada rumah tangga yang terdampak wabah virus. Namun, rencana tersebut nampaknya harus berubah dan berganti haluan dengan pemberian uang tunai kepada semua warga negara.

Oleh karena itu, Abe menginstruksikan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mempertimbangkan penyusunan ulang anggaran tambahan untuk rencana anggaran 2020, terutama untuk membatalkan rencana paket stimulus sebelumnya yang terlalu terbatas itu.

Krisis coronavirus global telah menimbulkan seruan untuk stimulus ekonomi, tetapi Jepang berhati-hati tentang mengambil utang baru untuk membiayai langkah-langkah pengeluaran yang berani karena kesehatan fiskal negara itu adalah yang terburuk di antara negara-negara maju karena jumlah utangnya mencapai 149 persen dari PDB nya (2019).

Kebijakan PM Abe yang dikenal luas sebagai “Abenomics” itu kini menghadapi ujian yang berat. Dalam beberapa hari dan minggu ke depan, kita akan melihat apakah program yang mengandung prinsip-prinsip jaminan pendapatan universal (UBI) ini akan benar-benar dijalankan dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Jepang? Atau justru sebaliknya, membawa Jepang ke dalam resesi ekenomi yang semakin dalam.

Sumber: Kyodo News | Financial Times | Japan Today | Bloomberg

Related Posts