The Prakarsa dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyelenggarakan forum diskusi dan koordinasi antara DJSN dan Civil Society Organizations (CSOs) membahas tentang reformasi perlindungan sosial dan jaminan sosial di Indonesia. Forum ini diselenggarakan dari tanggal 12-14 Desember di Courtyard by Marriot, Nusa Dua, Bali. Inisiatif pertemuan ini digagas oleh The Prakarsa dan DJSN dengan mengundang perwakilan berbagai CSOs yang fokus pada advokasi perlindungan sosial seperti BPJS watch, INFID, KPRI, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, ICW, IndoBIG Network dan lain-lain. Forum juga dihadiri akademisi dari UI dan UGM.
Direktur eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, membuka acara dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar berbagai pihak, seperti Pemerintah, CSOs, dan Akademisi, dalam mengawal reformasi perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia. Para undangan yang hadir dalam forum ini, ditegaskan oleh Ah Maftuhcan, sebagian besar adalah mereka yang juga ikut menggagas dan mengawal reformasi jaminan kesehatan universal di Indonesia. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jamsostek, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan sambutan dan penekanan bahwa tantangan mewujudkan perlindungan sosial yang ideal di Indonesia ini memang masih cukup luas. Namun demikian, kita tetap bisa melakukan pengembangan kebijakan, salah satunya adalah masuknya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam UU Cipta Kerja.
Indra Budi Sumantoro, anggota DJSN, turut mempertegas bahwa kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Ben Simanjuntak, Deputi Direktur Kesehatan, menyampaikan pentingnya kolaborasi riset dan kajian terkait regulasi dan berbagai inisiatif strategis lainnya terkait perlindungan sosial. “Kita berharap, riset-riset yang sudah ada terkait jaminan sosial saat ini bisa menjadi satu kesatuan untuk memperkuat atau melakukan perubahan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.” pungkasnya.
