Brasil Emergency Basic Income

Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Pengesahan UU Jaminan Penghasilan Dasar Darurat di Brasil

Puluhan juta warga Brasil telah menerima pembayaran pendapatan dasar darurat untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19. Pembayaran ini merupakan hasil desakan masyarakat sipil kepada Kongres dan pemerintah yang telah dimulai sejak akhir Maret lalu. Salah satu tagar yang menjadi trending di media sosial selama masa kampanye itu adalah #PagaLogoBolsonaro (artinya: segera bayar Bolsonaro!)

Seperti krisis lainnya, pandemi COVID-19 membantu membuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi menjadi lebih kentara di seluruh dunia. Data terakhir (5 Mei 2020) Di Brasil mencatat sebanyak 110.156 kasus dan 7.485 kematian (seperti halnya Indonesia, angka aktualnya kemungkinan lebih tinggi dari itu). Kelompok masyarakat bawah dan paling rentan tentu saja adalah yang paling merasakan dampak buruk pandemi ini. Ditambah, sumber daya yang mereka miliki untuk sekedar bertahan hidup dan melindungi diri sangatlah terbatas.

Menyikapi situasi tersebut, sebuah koalisi yang terdiri lebih dari 160 organisasi dan gerakan masyarakat sipil Brasil, mencoba bergerak dengan kampanye pentingnya Basic Income dengan nama A Renda Básica Emergencial (Jaminan Penghasilan Dasar Darurat).

Diluncurkan pada 20 Maret, kampanye ini dengan cepat membangun dukungan lebih dari 500.000 warga dan 3.000 influencer media sosial. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari lima organisasi utama: Rede Brasileira de Renda Básica (Jaringan Penghasilan Dasar Brasil), Coalizão Negra por Direitos (Koalisi Hitam untuk Hak), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Sosial (Institut Etos untuk Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial), Nossas, dan INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos (Institut Studi Sosial Ekonomi).

Kampanye ini menyajikan proposal kebijakan yang rinci kepada beberapa anggota Kongres Nasional Brasil, yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembahasan di sidang legislatif. RUU ini disetujui dengan suara bulat oleh Deputi dan senator Federal pada tanggal 30 Maret 2020. Tiga hari kemudian, RUU ini pun disetujui oleh Presiden Jair Bolsonaro.

Tanggal 9 April 2020, permintaan para aktivis dan warga sipil itu pun akhirnya menjadi kenyataan. Pembayaran pertama sebesar R$ 600 (lebih dari rata-rata setengah upah bulanan minimum Brasil) dikirim kepada 59 juta warga berpendapatan rendah di Brasil. Secara tidak langsung, lebih dari separuh populasi negara itu diperkirakan akan turut merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Pembayaran penghasilan dasar darurat ini akan berlanjut setidaknya selama tiga bulan.

Kampanye dan tekanan masyarakat sipil kepada pemerintah Brasil ini nampak sangat efektif dalam melahirkan UU Jaminan Penghasilan Dasar Darurat. Krisis akibat pandemi COVID-19 secara langsung telah membantu mempercepat terlaksananya sebuah kebijakan yang sangat sulit diwujudkan pada masa normal. Dengan disahkannya undang-undang baru ini, maka jalan untuk hak penghasilan dasar bagi setiap warga negara di Brasil semakin terbuka.

Penghasilan Dasar Darurat ini kelak diharapkan menjadi kebijakan yang lebih permanen setelah pandemi Covid-19 mereda. Ada juga harapan bahwa jaminan penghasilan ini akan menjadi lebih universal, tidak hanya terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam undang-undang saat ini.

Bahkan, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Partai sayap kiri Brasil – sudah lantang menyerukan agar pembayaran Jaminan Penghasilan Dasar Darurat ini diperpanjang hingga Desember 2020. Selain itu, PSOL juga mengkritik keras pemerintah Bolsonaro yang dianggap sengaja memperlambat dan menunda pembayaran jaminan penghasilan dasar ini.

Mereka khawatir lambannya birokrasi pemerintah ini akan memperburuk krisis di lapangan. Masih banyak masyarakat yang mengeluh mengenai lambatnya respon pemerintah dan panjangnya antrian untuk mendapatkan pembayaran renda ini.

Pelajaran Penting

Pencapaian luar biasa di Brasil ini adalah pengingat bahwa krisis dapat membuka ruang politik bagi masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan yang biasanya sulit atau hampir mustahil untuk dicapai. Ketika perhatian publik beralih pada kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat, politisi menjadi lebih sensitif terhadap seruan untuk mengambil kebijakan atau terobosan yang lebih berani.

Undang-undang penghasilan dasar darurat di Brasil ini adalah bukti kekuatan rakyat sipil efektif dalam mendorong kebijakan untuk mengurangi ketimpangan. Meskipun penguasa Brasil saat ini, seperti halnya Amerika Serikat, merupakan pemerintahan administrasi sayap kanan (konservatif), bukanlah penghalang yang membuat kebijakan progresif ini menjadi mustahil.

Pengalaman Brasil ini tetaplah sebuah contoh kasus yang menarik tentang bagaimana masyarakat sipil dapat menemukan peluang untuk melakukan konsolidasi agenda yang progresif selama krisis Covid-19. Tidak hanya menuntut jaminan pendapatan dasar, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendorong kebijakan kunci lainnya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »